Wakil Ketua DPRD Kota Metro. Guru dan Ormas Demo Kantor Walikota Metro

METRO – Suasana di depan Kantor Wali Kota Metro memanas, Senin (3/8/2026). Puluhan guru honorer bersama massa dari Organisasi Masyarakat , menggelar aksi demonstrasi menuntut kejelasan nasib 29 guru honorer yang diduga dirumahkan secara sepihak. Aksi tersebut mendapat dukungan langsung dari Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak, yang turun ke lapangan mendampingi para guru.

Massa datang membawa tuntutan agar Pemerintah Kota Metro segera mengembalikan hak para guru honorer yang selama bertahun-tahun mengabdi di dunia pendidikan. Mereka menilai keputusan mengeluarkan nama 29 guru dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dilakukan tanpa kejelasan dan berdampak langsung terhadap keberlangsungan pekerjaan para tenaga pendidik tersebut.

Di tengah aksi, Abdulhak menegaskan kehadirannya bukan semata sebagai pimpinan DPRD, melainkan sebagai bentuk keberpihakan terhadap masyarakat yang merasa haknya diabaikan. Menurutnya, persoalan ini sudah terlalu lama berlarut tanpa penyelesaian konkret dari pemerintah daerah maupun Dinas Pendidikan.

“Saya mendampingi khusus tenaga guru honorer yang dirumahkan. Kenapa saya harus ikut menangani guru honorer ini, karena pengabdian guru honorer ini sudah lama sekali, tapi mereka dikeluarkan dari data Dapodik itu,” kata Abdulhak di hadapan para peserta aksi.

Ia menjelaskan, tuntutan para guru sebenarnya sangat sederhana. Mereka hanya meminta agar nama mereka dikembalikan ke dalam sistem Dapodik sehingga memiliki kesempatan untuk tetap mengabdi sebagai tenaga pendidik. Menurutnya, pemerintah seharusnya mampu memberikan kepastian hukum dan administratif kepada para guru yang telah mengabdi bertahun-tahun.

“Mereka menuntut supaya mereka dimasukkan kembali dalam data Dapodik itu. Hanya itu persoalan yang mereka minta. Yang dirumahkan ini ada 29 guru, tapi anehnya ada tujuh guru lainnya yang persoalannya sama seperti mereka justru tidak dirumahkan. Ini yang jadi pertanyaan mereka, kenapa,” ujarnya.

Abdulhak menilai adanya perlakuan yang berbeda terhadap guru dengan kondisi yang sama menjadi persoalan serius yang harus dijelaskan secara terbuka oleh Pemerintah Kota Metro. Menurutnya, kebijakan yang tidak konsisten hanya akan menimbulkan dugaan adanya ketidakadilan dalam pengambilan keputusan.

Ia menegaskan bahwa pihaknya tidak meminta agar tujuh guru lainnya juga diberhentikan. Sebaliknya, ia berharap seluruh guru yang memiliki status dan persoalan serupa mendapatkan perlakuan yang sama sesuai asas keadilan dan kepastian hukum.

“Kita tidak menuntut mereka itu dikeluarkan juga, tapi seharusnya bersama-sama. Hari ini kita berharap kepada pemerintah daerah untuk bisa menyelesaikan persoalan ini, karena dengan dinas kita sudah deadlock dan tidak ada pembahasan lanjutan walaupun sudah dilakukan rapat dengar pendapat di DPRD,” tegasnya.

Abdulhak juga memberikan peringatan keras kepada Pemerintah Kota Metro. Apabila tuntutan para guru honorer tetap tidak mendapat respons dan tidak ada langkah penyelesaian yang jelas, ia memastikan persoalan tersebut akan dibawa ke lembaga pengawas pelayanan publik.

“Kalau memang mereka tidak ada upaya, saya akan uji masalah ini ke Ombudsman. Ini adalah upaya untuk memperjuangkan nasib 29 guru honorer itu,” katanya.

Situasi di lokasi aksi sempat memanas ketika massa berupaya masuk area kantor Wali Kota Metro. Aksi saling dorong antara peserta demonstrasi dan petugas keamanan tidak dapat dihindari. Beruntung, ketegangan berhasil diredam sehingga demonstrasi tetap berlanjut tanpa menimbulkan kerusakan maupun korban.

Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi masih berlangsung. Para guru honorer bersama ormas dan anggota DPRD tetap bertahan di depan Kantor Wali Kota Metro sambil menunggu kepastian apakah Pemerintah Kota Metro bersedia menemui perwakilan massa dan memberikan penjelasan resmi mengenai nasib 29 guru honorer yang dipersoalkan. ( tim )

Foto : Wakil Ketua II DPRD Kota Metro, Abdulhak beserta puluhan massa saat melakukan aksi demontrasi di depan gedung kantor Pemkot Metro. (Tim )